DENPASAR, Radarinspirasi.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan serius agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Selasa (10/2).
Koster menekankan pembangunan ekonomi Bali harus berbasis kearifan lokal dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Di hulu, regulasi memihak IKM, UMKM, dan koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi; di hilir, produk yang beredar di masyarakat harus berasal dari sumber daya lokal.
“Di hulu kita buat regulasi yang memihak IKM/koperasi lokal, di hilir produk juga menyerap sumber daya lokal. Perputaran ekonomi itulah yang membuat Bali berdikari,” ujarnya.
Gubernur Koster menekankan pentingnya strategi terpadu antara kebijakan makro dan penguatan sektor mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi Bali, bukan sekadar pelengkap.
“Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan sungguh-sungguh. Jika terwujud, Bali akan benar-benar berdikari dan berdaulat di pangan,” tegasnya.
Koster memaparkan tren ekonomi Bali menunjukkan pertumbuhan 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi di Denpasar 3,60 persen dan terendah di Badung 1,09 persen. Secara month-to-month dan year-to-date, Bali mencatat deflasi 0,34 persen.
Ia menekankan sektor pangan tetap menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Pemerintah provinsi terus mendorong produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi melalui implementasi Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
Stabilitas politik, keamanan, dan sosial disebut Koster sebagai modal penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bali termasuk lima besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, meski sangat bergantung pada sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 60 persen PDRB.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali R. Erwin Soeriadimadja menambahkan inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terkendali dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, dengan penekanan pada strategi 4K: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. (Red-Radarinspirasi)
