DENPASAR, Radarinspirasi.com – Persoalan darurat sampah di Bali kembali tersorot setelah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi mendadak ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, Kamis (5/3) sekitar pukul 11.00 WITA. Sidak tersebut mengungkap sejumlah persoalan serius, mulai dari antrean truk sampah, akses jalan rusak parah hingga fasilitas pengolahan sampah yang belum berfungsi maksimal.
Pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung mulai diberlakukan setelah akses jalan bagian selatan ditutup. Namun di lapangan, Pemerintah Provinsi Bali dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan sistem pengelolaan sampah tersebut dan masih sangat bergantung pada metode open dumping.
Saat tiba di lokasi, Menteri LH disambut antrean panjang truk pengangkut sampah yang mengular hingga kawasan Desa Serangan. Kondisi jalan di dalam area TPA juga terlihat rusak berat atau oleh warga setempat disebut “benyah latig”, berlumpur dan licin akibat hujan.
Di kawasan sekitar TPA sebenarnya telah dibangun dua fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura yang diharapkan mampu mengurangi beban sampah Kota Denpasar. Namun realitas di lapangan menunjukkan operasional fasilitas tersebut belum berjalan maksimal.
Masalah utama yang muncul adalah keterbatasan tenaga kerja serta belum terpenuhinya kebutuhan daya listrik yang cukup untuk mengoperasikan mesin pengolahan sampah.
Pengawas TPST, Made Widya Adnyana Astawa, mengungkapkan dari dua unit TPST yang tersedia, baru TPST Tahura I yang beroperasi. Sementara TPST Tahura II masih terbengkalai karena menunggu pemasangan mesin.
“Sampah yang masuk juga belum sepenuhnya terpilah dari sumbernya. Akhirnya kami harus melakukan pemilahan manual di sini,” ujarnya.
TPST Tahura I yang berada di sisi barat TPA Suwung mulai beroperasi sejak Desember 2025, namun baru mampu mengolah sekitar 35 hingga 45 ton sampah per hari, jauh di bawah kapasitas yang diharapkan.
Sampah yang diproses di fasilitas tersebut berasal dari sejumlah depo di Denpasar Barat, di antaranya Depo Jalan Pulau Kawe, Monang Maning, dan Jalan Gunung Karang.
Kendala teknis kerap muncul ketika sampah basah masuk ke mesin pengolahan sehingga menyebabkan alat macet. Saat ini pengelola mengoperasikan tiga mesin gibrig dan dua mesin EBT.
Meski tersedia mesin produksi pelet, alat tersebut belum dapat difungsikan karena keterbatasan tenaga kerja serta daya listrik yang belum mencukupi untuk menggerakkan seluruh sistem mesin.
Hasil pengolahan sampah dari TPST Tahura diproyeksikan menjadi kompos, pelet, dan Refuse Derived Fuel (RDF). Kompos dibagikan secara gratis kepada masyarakat, sementara RDF dan pelet dijual kepada pihak ketiga di kawasan Jalan Pulau Moyo, Denpasar.
Operasional TPST dilakukan dalam tiga sif kerja mulai pukul 05.00 hingga 23.00 WITA. Namun jumlah tenaga kerja yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal.
“Sif pagi hanya ada 48 pekerja, siang 33 orang, dan sore 16 orang. Padahal minimal butuh 60 orang setiap sif. Sangat sulit mencari pekerja yang bersedia memilah sampah,” kata Astawa.
Ia menambahkan, setiap pekerja ditargetkan mampu memilah sedikitnya 500 kilogram sampah per hari, sebuah target yang sulit tercapai dengan keterbatasan jumlah tenaga kerja.
Persoalan lain yang mencuat adalah keberadaan tiga mesin tambahan dengan total kapasitas hingga 300 ton sampah, namun hingga kini belum dapat dipasang dan dioperasikan.
Mesin-mesin tersebut membutuhkan suplai listrik sekitar 1 megawatt, yang hingga kini belum tersedia. Kondisi inilah yang menjadi sorotan utama Menteri Lingkungan Hidup saat melakukan peninjauan.
Selama sekitar 30 menit, Menteri Hanif menerima paparan teknis mengenai mesin-mesin baru tersebut serta berbagai kendala yang menghambat operasional penuh fasilitas pengolahan sampah di kawasan TPST Tahura.
Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa upaya modernisasi pengolahan sampah di Bali masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan manajerial, sementara volume sampah yang masuk ke TPA Suwung terus meningkat setiap hari.
(Red-Radarinspirasi)
