DENPASAR, Radarinspirasi.com – Kekurangan guru di Bali mencapai sekitar 1.700 orang akibat gelombang pensiun ASN pada 2023. Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, meminta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali menginventarisasi kebutuhan guru secara riil di seluruh sekolah.
Suwirta menilai kekurangan guru tidak seragam antarwilayah. Berdasarkan kunjungan ke sejumlah sekolah, beberapa daerah justru mengalami kelebihan guru akibat penurunan jumlah siswa, seperti di Payangan, Gianyar. “Dari hasil kami keliling ke sekolah-sekolah, kekurangan guru itu tidak terlalu banyak. Bahkan di beberapa tempat, jam mengajar guru turut berkurang,” ujar Suwirta, Senin (9/2).
Sebagian kebutuhan tenaga pendidik telah diisi melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski banyak guru PPPK berasal dari luar Bali. Secara umum, kondisi kekurangan guru dinilai masih bisa dikendalikan.
Komisi IV mendorong Disdikpora melakukan inventarisasi ulang kebutuhan guru di seluruh sekolah berbasis kondisi lapangan agar pengisian formasi tidak menimbulkan ketimpangan antara sekolah yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik.
Suwirta menekankan guru honorer yang lama mengabdi harus diprioritaskan jika tersedia formasi, asalkan memenuhi persyaratan administrasi dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia juga meminta pembayaran guru honorer disesuaikan dengan beban kerja dan jam mengajar.
Keterbatasan regulasi yang melarang rekrutmen guru baru membuat sejumlah sekolah tetap bergantung pada guru honorer yang dibiayai melalui komite sekolah.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Wesnawa Punia, menegaskan persoalan tenaga pendidik masih menjadi isu strategis. Selain kekurangan guru, Bali juga menghadapi tantangan kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan. (Red-Radarinspirasi)
