TABANAN, Radarinspirasi.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabanan kembali menuai kritik setelah Komisi IV DPRD Tabanan menemukan ketidaksesuaian komposisi menu dalam inspeksi mendadak di SDN 2 dan SDN 3 Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Rabu (4/3/2026).
Dalam sidak tersebut, dewan mendapati paket makanan siswa tidak dilengkapi susu, padahal komponen itu disebut sebagai bagian wajib dalam standar gizi program. Kondisi ini memicu pertanyaan soal konsistensi distribusi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Pihak SPPG berdalih ketiadaan susu disebabkan kendala pasokan dari distributor. Namun Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sekolah lain tetap menerima komponen yang sama.
“Kalau sekolah lain bisa dapat susu, kenapa di sini tidak? Ini menciptakan standar gizi berbeda. Jika distributor utama macet, harus ada cadangan. Susu itu wajib,” tegas Wastana di lokasi sidak.
Temuan ini memperlihatkan adanya potensi ketimpangan layanan antar sekolah dalam satu kabupaten. Selain komposisi menu, dewan juga menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam agar tidak terjadi disparitas kualitas asupan bagi siswa penerima manfaat.
Anggota Komisi IV Ni Made Trisnawati menyarankan alternatif sumber protein seperti kacang hijau atau susu kedelai apabila kendala distribusi benar-benar tidak teratasi. Menurutnya, solusi darurat harus tetap mengacu pada standar kecukupan gizi.
DPRD juga mengingatkan aspek higienitas dapur SPPG sebagai faktor krusial untuk mencegah potensi keracunan massal. Pemeriksaan kesehatan rutin bagi petugas dapur dinilai wajib dilakukan guna menjamin keamanan pangan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV berencana memanggil 31 SPPG se-Kabupaten Tabanan dalam rapat kerja evaluasi. Langkah ini ditujukan untuk menyeragamkan SOP pelayanan serta memastikan tidak ada lagi perbedaan kualitas menu dalam pelaksanaan program MBG. (Red-Radarinpirasi)
