DENPASAR, Radarinspirasi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar melakukan audiensi dengan jajaran Polresta Denpasar di Lounge Polresta Denpasar, Jumat (20/2/2026) pukul 12.50 Wita. Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat sinergi pengamanan menjelang tahapan pemilu berikutnya.
Audiensi diterima langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D Simatupang didampingi Kabag Ops, Kasat Intelkam, dan Kasi Humas. Kegiatan berlangsung hingga pukul 13.30 Wita dalam kondisi aman dan kondusif.
Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D Simatupang menyampaikan dirinya baru dua minggu menjabat di Kota Denpasar. Ia menyebut agenda kunjungan ke Forkopimda dan instansi terkait akan dijadwalkan setelah menyesuaikan padatnya kegiatan awal masa tugas.
Ia menegaskan, sinergi antara KPU Kota Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar, dan Polresta Denpasar selama ini telah berjalan baik, khususnya dalam pengamanan pemilu dan pilkada.
“Apapun kegiatan dari KPU dan Bawaslu Kota Denpasar, Polresta Denpasar melalui Kabag Ops akan tetap mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan,” tegasnya.
Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, menjelaskan pihaknya memiliki lima komisioner, namun tiga berhalangan hadir dalam audiensi tersebut karena agenda lain. Ia menilai koordinasi dengan Polresta Denpasar, khususnya Sat Intelkam, selama tahapan Pemilu dan Pilkada sebelumnya berjalan efektif dalam pengamanan dan monitoring.
Saat ini KPU Kota Denpasar memfokuskan kegiatan pada sosialisasi tahapan pemilu dan pendidikan bagi pemilih pemula dengan menyasar sekolah-sekolah di Denpasar. Program tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang akan memiliki hak pilih pada pemilu mendatang.
“Harapan kami kerja sama KPU dengan Polresta Denpasar tetap berlanjut seterusnya. Kami juga mengajak bisa bekerja sama terutama dalam melaksanakan sosialisasi terkait harkamtibmas,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, juga berharap sinergi kelembagaan terus terjalin baik pada tahapan maupun non-tahapan pemilu. Ia mengakui keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan dalam pengawasan.
Menurutnya, kolaborasi dengan aparat penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan menjadi kunci efektivitas penanganan pelanggaran pemilu.
“Kerja sama sebelumnya sudah berjalan baik dan memudahkan monitoring serta penindakan pelanggaran tahapan pemilu,” katanya (Red-Radarinspirasi)
