JAKARTA, Radarinspirasi.com – M. Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat negara untuk mundur jika tidak mampu melaksanakan tugas bukanlah sekadar imbauan moral. Qodari menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan sebuah peringatan.
Pernyataan ini disampaikan oleh M. Qodari dalam acara Satu Meja The Forum dengan tema ‘Megawati dan Prabowo Makin Dekat, Isu ‘Reshuffle’ Menguat’ yang disiarkan di Kompas TV pada Rabu malam, 4 Juni 2025.
“Ini bukan imbauan moral. Menurut saya, ini adalah peringatan. Jika ada yang dianggap tidak mampu bekerja atau tidak dapat mengikuti ritme yang ditetapkan oleh Presiden, maka mereka akan ditinggalkan dan digantikan,” ujar Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali memberikan peringatan kepada pejabat negara, baik dalam rapat kabinet maupun dalam berbagai kesempatan lainnya.
“Ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya, tetapi karena momentum yang kita rayakan adalah Hari Pancasila—hari yang sakral dan merupakan ideologi bangsa kita—Pak Prabowo memanfaatkan momen penting ini untuk memberikan peringatan sekali lagi,” jelas Qodari.
Selain itu, Qodari menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam mengelola bangsa dan negara. Ia bertekad agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju pada usia 100 tahun kemerdekaannya.
Oleh karena itu, Prabowo ingin segera menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan Indonesia.
“Dengan demikian, Pak Prabowo sebenarnya sedang mengingatkan para pemimpin dan pengelola negara ini untuk bekerja dengan sungguh-sungguh,” ungkap Qodari.
Sebelumnya, Prabowo juga mengimbau kepada pejabat negara yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bahwa tidak akan ragu untuk memberhentikan siapa pun yang terlibat dalam penyelewengan.
Prabowo menyatakan, “Kami akan menyingkirkan mereka yang tidak setia kepada negara tanpa ragu, tanpa memandang latar belakang keluarga, partai, atau suku. Siapa pun yang melanggar undang-undang dan konstitusi akan kami tindak tegas.”
“Semua bentuk penyelewengan dan kebocoran harus dihentikan. Pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya mengambil tindakan untuk memberhentikan mereka,” tegasnya. (Red-Radarinspirasi)
