Pati, Jawa Tengah – Bupati Pati, Sudewo, menimbulkan kontroversi setelah mengumumkan kenaikan pajak daerah sebesar 250%, khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Keputusan ini langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat, yang menilai kenaikan tersebut terlalu memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Bupati beralasan bahwa kenaikan pajak ini diperlukan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur skala besar, terutama pembangunan. Ia juga menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih mengejutkan lagi, Bupati Sudewo secara terbuka menantang masyarakat untuk berdemo dan menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan kontroversial tersebut. Pernyataan ini telah memicu beragam reaksi, dengan sebagian masyarakat menilai sikap Bupati tersebut sebagai bentuk kurangnya empati dan pemahaman terhadap kesulitan rakyat, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk keterbukaan dan demokrasi.
Warga Pati mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan pajak sebesar 250% akan memberatkan perekonomian mereka, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak yang telah dikumpulkan. Belum ada rincian yang jelas mengenai alokasi dana dari kenaikan pajak tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah Pati terkait rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh masyarakat. Situasi di Pati saat ini memanas dan dipantau ketat oleh berbagai pihak. Perkembangan lebih lanjut mengenai demonstrasi dan tanggapan pemerintah daerah akan terus diinformasikan.
