DENPASAR, Radarinspirasi.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya membenahi sektor pariwisata dan memperkuat tata kelola pemerintahan saat mengukuhkan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026), di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Dalam sambutannya, Koster memaparkan sejumlah tantangan pariwisata Bali, mulai kemacetan, maraknya akomodasi tanpa izin, hingga belum optimalnya pungutan wisatawan asing (PWA). Ia menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau pungutan wisatawan asing kita optimalkan, target Rp1 triliun bisa tercapai. Ini harus kita perangi bersama, termasuk akomodasi tak berizin,” tegasnya.
Koster juga menyoroti perilaku sebagian wisatawan mancanegara yang melanggar aturan, seperti tidak memakai helm hingga kasus kriminal. Menurutnya, penegakan aturan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
Untuk mengurai kemacetan, Pemprov Bali menggencarkan pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan dukungan APBN, termasuk proyek jalan shortcut dan jalan baru. Selain itu, proyek strategis berupa subway tengah dirancang menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai–Central Parkir Kuta–Canggu, Badung, melalui skema kerja sama pihak ketiga.
Koster menegaskan kontribusi Bali terhadap devisa nasional sangat signifikan. Pada 2024, devisa pariwisata Bali mencapai Rp167 triliun atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun. Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur Bali mendapat prioritas.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menekankan peran BPKP sebagai auditor Presiden dalam mengawal target pembangunan nasional di daerah. Lima fokus pengawalan BPKP meliputi penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, efektivitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas APIP.
Ia juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan jaminan efisiensi anggaran. Karena itu, Kepala Perwakilan BPKP Bali yang baru diminta mengawal sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, UMKM, hingga pariwisata.
Koster sepakat opini WTP harus berkualitas, bukan sekadar administratif. “Kalau ada yang sakit, bilang sakit supaya bisa diobati. Proses harus diperketat agar berjalan sesuai rel,” tandasnya.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Bali, pimpinan DPRD Bali, mantan Kepala BPKP Bali, serta perwakilan bupati/wali kota, OPD, perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit di Bali. (Red-Radarinspirasi)
