JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu malam, 20 Agustus 2025.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025), Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya yang terdiri dari pejabat dan staf di Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak swasta, diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.
Menurut KPK, praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024. Modus operandi yang digunakan adalah mempersulit dan tidak memproses pengurusan sertifikat K3 jika perusahaan tidak memberikan sejumlah uang. Berdasarkan temuan penyidik, total aliran dana dari praktik pemerasan ini diperkirakan mencapai Rp 81 miliar.
Dari jumlah tersebut, Immanuel Ebenezer diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar pada bulan Desember 2024. Selain uang tunai, KPK juga menyita puluhan kendaraan, termasuk mobil sport dan motor mewah, yang diduga terkait dengan kasus ini.
Atas perbuatannya, para tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer, dikenakan Pasal 12 huruf e atau 12 huruf g Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah penetapan tersangka, Immanuel Ebenezer beserta para tersangka lainnya langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.
Penetapan tersangka terhadap Immanuel Ebenezer ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. KPK akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
