JAYAPURA, Radarinspirasi.com – Aparat keamanan menuduh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah mengaburkan fakta terkait peristiwa pembakaran di kawasan sipil Distrik Omukia, Puncak, Papua Tengah. Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkapkan bahwa tidak hanya dua rumah Bupati Puncak, Elvis Tabuni, dan kantor pemerintahan setempat yang menjadi sasaran pembakaran oleh kelompok separatis bersenjata tersebut.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar (Kombes) Yusuf Sutedjo, mengungkapkan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga terlibat dalam pembakaran rumah ibadah milik warga setempat. Selain itu, mereka juga membakar fasilitas kesehatan dan bangunan pendidikan untuk anak-anak di daerah tersebut.
“Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak dihuni, dan kantor distrik, KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata-OPM) juga membakar bangunan lainnya, termasuk satu gereja di Kampung Pinapa, satu Puskesmas, dan satu sekolah dasar di Kampung Pinggil,” jelas Kombes Yusuf dalam siaran persnya pada Selasa, 9 Juli 2025.
Kombes Yusuf mengungkapkan bahwa OPM juga membakar rumah dinas Pemerintah Daerah (Pemda) di Kampung Pinapa.
“Ada empat bangunan lain yang dibakar oleh KKB dalam insiden tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tindakan pembakaran sarana dan prasarana yang ditujukan kepada masyarakat oleh OPM adalah kejahatan yang tidak bisa diterima.
Oleh karena itu, ia membantah klaim OPM yang menyatakan bahwa aksi pembakaran tersebut disebabkan oleh keberadaan posko-posko militer yang didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan basis keamanan Polri.
OPM juga mengklaim bahwa mereka membakar rumah-rumah sipil karena TNI-Polri memaksa warga untuk mengungsi demi operasi militer di wilayah tersebut. Menurut Kombes Yusuf, tuduhan OPM itu tidak berdasar.
Sebaliknya, penilaian terhadap alasan OPM dianggap sebagai propaganda yang justru memperburuk situasi. Ini juga dianggap sebagai upaya untuk menyesatkan opini publik agar masyarakat melawan kehadiran TNI dan Polri.
“Hal ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur yang bertujuan untuk membentuk opini publik yang mereka ciptakan. Ini sudah menjadi kebiasaan KKB. Narasi semacam ini digunakan oleh KKB untuk membenarkan tindakan kekerasan yang mereka lakukan, serta untuk memengaruhi dan menghasut masyarakat,” ungkap Kombes Yusuf.
Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani, juga menegaskan hal yang sama. Ia menyatakan bahwa alasan OPM membakar tempat-tempat milik masyarakat di Distrik Omukia, yang diklaim sebagai lokasi operasi militer, tidaklah benar.
Brigjen Faizal menegaskan bahwa klaim KKB mengenai penggunaan rumah bupati dan kantor distrik sebagai pos militer adalah tidak benar. Ia berkomitmen untuk mengejar para pelaku yang membakar dua rumah bupati dan kantor-kantor pemerintahan di Distrik Omukia.
Sebelumnya, pada Ahad (6/7/2025), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM mengaku bertanggung jawab atas pembakaran tersebut. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menginformasikan pada Senin (7/7/2025) bahwa kelompoknya telah membakar habis dua rumah bupati dan satu kantor pemerintahan.
Sebby menyatakan bahwa aksi tersebut disebabkan oleh penempatan pos-pos TNI dan personel khusus Polri di lokasi-lokasi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa TNI dan Polri melakukan pengusiran paksa terhadap warga setempat, sehingga rumah-rumah mereka dijadikan sebagai tempat pertahanan. “Penempatan pasukan militer oleh Pemerintah Indonesia di rumah-rumah warga, rumah bupati, dan kantor-kantor pemerintahan di Distrik Omukia telah membuat warga sipil Papua merasa ketakutan dan terpaksa mengungsi,” ungkap Sebby dalam siaran pers yang diterima wartawan pada Senin (7/7/2025). (Red-Radarinspirasi)
